Untuk itu, OJK akan melakukan pengawalan terhadap hal ini dan secara langsung meminta kepada perusahaan bersangkutan untuk tetap memperhatikan dan menjalankan dengan baik seluruh proses kehati-hatian dan transparansi dan penyaluran pembiayaannya.
Lebih penting lagi juga meningkatkan edukasi kepada mahasiswa mengenai hak, kewajiban dan risiko dari konsumen. Tentu termasuk juga mentengahkan aspek perlindungan konsumen.
“Berkaitan apakah ada program alternatif pembiayaan uang kuliah ke depan, mungkin kami harus bertanya kepada pemerintah nanti bicara terpisah barang kali sekiranya ada karena tentu OJK tidak memiliki kewenangan seperti itu. Kami hanya mencatat bahwa memang ada program beasiswa yg diberikan oleh beberapa lembaga jasa keuangan tertentu, tapi saya rasa jumlahnya terbatas,” kata dia.
Adapun yang menjadi perbedaan penting dari apa yang biasa dikenal dengan istilah bahasa Inggrisnya ‘student loan’ dengan apa yg diberikan fasilitasinya oleh perusahaan pinjol.
“Kalau untuk student loan biasanya program pengembaliannya dilakukan setelah mahasiswa lulus dan bekerja. Sedangkan peer to peer lending sesuai namanya tentu ada jarak dan kondisinya yg harus dipenuhi sesuai kesepakatan dari kedua pihak,” kata Mahendra.
Untuk mendapatkan perspektif yg tepat, OJK juga ingin menggarisbawahi bahwa perusahaan pinjol secara menyeluruh saat ini dilihat dari kacamata akumulasi pinjamannya yg sudah diberikan kepada peminjam hampir Rp600 triliun dan jumlah yg diberikan kepada UMKM secara proporsional semakin meningkat.
Hal ini menunjukkan secara menyeluruh industri ini dirasakan juga memberikan tambahan akses dan pendalaman kepada sektor jasa keuangan dan di lain pihak tentu kami juga terus menekankan pentingnya pelaksanaan tadi sesuai peraturan yg berlaku maupun kami mengawasinya dari kacamata market conduct.