Oleh sebab itu, Arifin menilai, MIND ID meminta dukungan pemerintah dalam proses negosiasi melalui momentum perpanjangan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Sebelumnya dikabarkan, Anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar mendesak agar pemerintah segera merampungkan divestasi 51 persen saham PT Vale Indonesia Tbk sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir.
Dia menuturkan, hal ini agar menjadi catatan sejarah di era Jokowi lantaran berhasil ‘membawa pulang’ nikel tanah air.
"Besar harapan kami DPR, ESDM, dan kepemimpinan Jokowi, kembali membuat prestasi bukan hanya pada Freeport tetapi juga Vale Indonesia. Ini akan menjadi catatan sejarah, 51 persen tertuang dalam kepemimpinan Jokowi,” ucap Yulian dalam Raker Komisi VII bersama Menteri ESDM beberapa waktu lalu.