Dia menjelaskan, Indonesia dalam konsultasi dengan ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small and Medium Enterprises, dan dukungan dari United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific dan Organisation for Economic Co-operation and Development, serta dukungan dari World Benchmarking Alliance, telah mengembangkan "Rencana Aksi untuk Promosi Bisnis Inklusif di ASEAN (2023-2027)".
Rencana Aksi adalah dokumen yang menguraikan area prioritas saat kita maju dengan agenda Inclusive Business di ASEAN. Terkait dengan itu, Indonesia juga menjadi tuan rumah Sesi Tingkat Tinggi Tertutup dengan Kementerian yang Bertanggung jawab atas Pengembangan UMKM di Negara Anggota ASEAN.
"Kami bertukar pengalaman tentang bagaimana mempromosikan Inclusive Business di negara masing-masing, dan mengadopsi sebuah Pernyataan Bersama Menteri tentang Deklarasi mengenai Promosi Model Bisnis Inklusif: Memberdayakan UMKM untuk Pertumbuhan yang Adil,” kata Menteri Teten.
Dalam event yang dihadiri oleh 250 delegasi dari 10 negara ASEAN tersebut, disampaikan MenKopUKM, Indonesia juga mengajak para Negara anggota ASEAN untuk bersama-sama meningkatkan komitmen implementasi dari hilirisasi UMKM.
Indonesia saat ini sedang fokus mendorong kebijakan dan program antara lain hilirisasi UMKM untuk substitusi impor, industrialisasi yang berbasis bahan baku unggulan lokal, komitmen pengadaan barang dan jasa Pemerintah pada UMKM sebesar 40 persen, dan penciptaan 1 juta wirausaha baru pada tahun 2024 melalui Program Kewirausahaan Nasional.