Dia memamparkan beberapa masalah dalam penilaian risiko di institusi pemerintah. Pertama, leadership dan manajemen entitas terhadap tata kelola risiko dan pengendalian. Kedua, perencanaan dan pengendalian yang diterapkan selama ini masih sebatas compliance belum berbasis risk.
"Ketiga, kebijakan penilaian risiko masih bersifat umum tidak didukung dengan tools yang memadai," ucap Agung.
Dia menambahkan, penilaian risiko masih sebatas pemenuhan aspek formalitas. Agung juga bilang, pada penilaian risiko, pimimpinan belum dilibatkan sepenuhnya.