JAKARTA, iNews.id - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menilai kebijakan Family Office (FO) jangan dikaitkan dengan insentif fiskal. Pasalnya, saat ini situasi negara tidak tepat untuk menggalakkan insentif tersebut.
Adapun, FO merupakan layanan keuangan bagi masyarakat dengan kekayaan sangat tinggi atau orang-orang super kaya, yang akan disesuaikan dengan kebutuhan si pemilik modal.
"Nah saya berpendapat tidak selamanya kita harus memberikan insentif fiskal, kita sekarang harus berhemat-hemat lah untuk memberikan kesempatan berhadap insentif fiskal," ucap Suharso kepada wartawan di Kompleks Parlement Senayan, Jakarta, dikutip, Jumat (5/7/2024).
Suharso menambahkan, kebijakan FO seharusnya dikaji dalam penerapannya. Dibanding mendorong insentif fiskal, dia berpendapat perlunya evaluasi dalam konteks penerimaan investasi berbentuk FO, yang terkadang bermasalah dalam pelaksanaannya.
"Tapi dari idenya orang-orang kaya itu dengan perhitungan FS-nya (studi kelayakan) dia dan seterusnya. Tetapi kemudian di pelaksanaannya itu ada time lag 2 tahun, 3 tahun sampai 4 tahun," katanya.
"Jadi orang menganggap ya kita memang memberikan kemudahan. Tetapi dalam pelaksanaannya low. Nah itu yang harus kita koreksi," ucapnya.