Dia mengakui jika nanti akan ada pembatasan luasan terbangun, kawasan hijau dipertahankan kepadatan juga ada kebijakan jumlah penduduk. Sehingga semuanya sudah terencana di mana Crowded Area bisa dikendalikan.
Iwan menuturkan, 70 persen pembangunan gedung di IKN dengan skema KPBU. Otoritas IKN dan kementerian teknis menyiapkan standar level pengelolaan dari infrastruktur yang dibangun di kawasan IKN. Dia mencontohkan untuk air minum yang harus memiliki standar seperti ada pengolahan dan disalurkan ke rumah tangga untuk kemudian siap diminum.
Nanti juga bakal diberlakukan Smart System baik di dalam gedung ataupun di luar gedung. Semuanya bakal terintegrasi kawasan ataupun Smart City. Seperti ini standar ditetapkan ada smartphone lock yang disiapkan secara terintegrasi.
"Nanti memungkinkan ada akses card. Dan tentu nanti akan ada cash less system di mana semuanya bakal diuapayakan pembayaran non-tunai membantu program bank Indonesia," katanya.
Di awal pendirian IKN, Kementerian PUPR sudah berusaha menaikkan level sistem tata kelola kota. Sebagai contoh adalah pekerja, pekerja saat ini tidak dibiarkan tinggal di bedeng dan sebagainya. Pihaknya menyiapkan sebuah ecosystem digital yaitu cashless sosciety, bagaimana pemilik kerja dengan pekerjanya semua pembayarannya menggunakan payroll, transaksi elektronik melalui kartu-kartu yang juga mereka siapkan.
Pemerintah juga akan menciptakan sistem modern terutama perkantoran. Seperti ketika membutuhkan layanan rumah sakit maka masyarakat tidak perlu antri dan cukup dipantau dari rumah.
"Ekosistem inilah yang disiapakan . Hari ini masih level awal dan nanti akan kita siapkan agar IKN menjadi kota dunia," ucapnya.