Namun, tarif pajak yang relatif tinggi dapat mendorong trader untuk pindah ke platform di negara lain. Hal ini, kata dia, akan mengurangi pendapatan bagi pemerintah India.
Sejauh ini. India tidak memiliki undang-undang yang mengatur perdagangan koin virtual, meskipun telah mengusulkan larangan pada awal tahun lalu. Namun, itu tidak menghentikan jutaan orang India untuk berinvestasi di aset digital.
Menurut laporan perusahaan riset Chainalysis pada Oktober 2021, pasar aset kripto di India melonjak 641 persen sepanjang semester I 2021.
"Terjadi peningkatan yang fenomenal dalam transaksi aset digital virtual. Besarnya dan frekuensi transaksi ini penting untuk menyediakan rezim pajak tertentu," ujar Sitharaman.
Sementara itu, China telah memulai uji coba mata uang digital bank sentralnya di beberapa kota. Bahkan berencana meluncurkan yuan digitalnya untuk digunakan oleh para atlet dan penonton di Olimpiade Musim Dingin Beijing mulai pekan ini. Federal Reserve AS dan Bank of England juga mencari kemungkinan untuk ekonomi mereka.