"Kalau tambang ya tambang berarti KEK tidak ada, kalau KEK ya pariwisata jangan tambang lagi. Jangan nanti jika sudah ditetapkan KEK pariwisata begitu harga timah naik, yang sudah digunakan pariwisata digali lagi," ujarnya
Menurut Erzaldi, Kepulauan Bangka Belitung bukan hanya Pulau Bangka dan Belitung, tapi juga banyak pulau lain sehingga kebijakan yang diambil harus menyejahterakan masyarakat. Kepastian soal status lahan menjadi sangat penting.
"Jangan sampai nanti kita mendua. Pilih mana? Pilih tambang atau pariwisata? Mana yang menguntungkan jadi kita minta ketegasannya," ucapnya.
Erzaldi menambahkan, pemda terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selain itu, komunikasi dengan PT Timah (Persero) Tbk selaku pemegang izin tambang juga terus dilakukan.
"Mudah-mudahan ada suatu keputusan yang baik dalam hal pengajuan KEK pariwisata," kata dia.