Faisal memberi contoh konkret bahwa Mahfud saat menjadi Menko Polhukam membentuk Tim Reformasi Hukum yang beranggotakan para pakar dan tokoh masyarakat sipil untuk melakukan reformasi hukum. Faisal menyebut bahwa dirinya masuk ke dalam tim tersebut dan diminta untuk melakukan reformasi hukum.
“Saya diminta di tim reformasi hukum, ini sudah tokcer dan akan langsung dilaksanakan Mahfud. Dia tegas ditindak pidana pencucian uang (TPPU), tapi pada batas tertentu mentok, karena terkait kekuasaan,” kata dia.
Faisal menjelaskan, jika paslon 01 menang, memang ada kampiun hukum untuk memberantas korupsi seperti mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto dan Saut Situmorang.
Namun, untuk melakukan perubahan seperti yang dikampanyekan akan sulit dilakukan secara radikal. Pasalnya, dana APBN yang bisa diotak-atik presiden hanya sebesar 5 persen. Jadi, jika pun ada perubahan hanya bersifat marjinal.
Lebih lanjut, Faisal menegaskan bahwa sejumlah pejabat negara saat ini masuk menjadi juru kampanye para pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden.