JAKARTA, iNews.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan, transportasi publik milik perusahaan pelat merah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu diintegrasikan secara total. Meski langkah tersebut telah dilakukan, namun manajemen dan sistem pelayanannya belum terintegrasi atau masih terpisah-pisah.
Oleh karena itu, menurutnya diperlukan payung hukum baru untuk menyatukan aset kedua entitas tersebut.
"Kita kan mencontoh di banyak negara lain seperti di Inggris, Singapura ketika transportasi publik ini bersinergi total sehingga mudahkan akses penumpang. Hari ini sudah terjadi, tapi belum maksimal, ini harus kita dorong, karena belum ada payung bersama antara pusat dan daerah," ujar Erick saat ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Rabu (19/10/2022).
Erick menilai, payung hukum dibutuhkan untuk mengintegrasikan sistem dan manajemen transportasi milik BUMN dan DKI dan harus digodok segera mungkin. Saat ini, proses pembicaraan sudah dilakukan kedua pihak. Langkah tersebut sekaligus mengimplementasikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperkuat sistem transportasi di dalam negeri.
Selain menyusun aturannya, Kementerian BUMN tengah melakukan studi percontohan atau benchmarking terhadap sistem transportasi negara lain.