ISLAMABAD, iNews.id - Perekonomian Pakistan berada di ambang kehancuran. Pada 24 Januari 2023 lalu, negara di Asia Selatan itu mengalami pemadaman listrik secara nasional dan mata uangnya anjlok ke rekor terendah terhadap dolar AS.
Selain itu, juga terjadi ketidakstabilan politik, korupsi, menipisnya cadangan devisa yang hanya cukup untuk membayar impor sekitar tiga minggu, dan menumpuknya utang. Harga bahan pangan dan energi di Pakistan pun melonjak lebih dari dua kali lipat.
Dana Moneter Internasional (IMF) datang ke Pakistan pada awal pekan lalu untuk membicarakan dana talangan yng sangat dibutuhkan. Pakistan mendapatkan dana talangan sebesar 6 miliar dolar AS dari IMF pada 2019, dan pada Agustus tahun lalu ditambah 1 miliar dolar AS dalam rangka program pendanaan ke-23 IMF untuk negara tersebut dalam 75 tahun keberadaannya.
Namun, kali ini pendanaan tidak diberikan dengan mudah lantaran pejabat IMF melihat pemerintah Pakistan menerapkan reformasi fiskal. Itu termasuk mengizinkan nilai tukar yang ditentukan pasar untuk mata uangnya, dan pengurangan subsidi bahan bakar, yang menjadi lebih mahal di tengah naiknya harga energi global.
Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menolak melakukan perubahan terhadap kebijakan tersebut selama berbulan-bulan. Tetapi prospek kebangkrutan nasional memaksanya melakukan perubahan pada akhir Januari, dan menyebabkan rupee anjlok 20 persen terhadap dolar AS dalam beberapa hari.
Pemerintah menaikkan harga BBM sebesar 16 persen dan bank sentral Pakistan menaikkan suku bunganya sebesar 100 basis poin untuk meredakan inflasi tertinggi di negara itu dalam beberapa dekade.
"Situasi ekonomi Pakistan adalah refleksi langsung dari prioritas negara yang salah tempat selama beberapa dekade," kata peneliti di Institut Studi Perdamaian dan Konflik di New Delhi Kamal Madishetty, dikutip dari CNBC International, Senin (6/2/2023).