JAKARTA, iNews.id - Jumlah penduduk miskin RI yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 8,47 persen dari total populasi Indonesia, atau sekitar 23,8 juta jiwa per Maret 2025. Merespons hal ini, ekonom melihat ada perbedaan data dengan Bank Dunia.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar mengatakan kesenjangan mencolok dengan data lembaga internasional, seperti Bank Dunia, dan ini berpotensi berdampak pada kebijakan anggaran perlindungan sosial.
Menurut Media, dampak dari metodologi BPS yang dianggap usang ini berpengaruh langsung pada kebijakan anggaran dan perlindungan sosial. Dengan jumlah penduduk miskin yang terkesan kecil versi pemerintah, alokasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 berpotensi ditekan atau tak naik.
"Padahal, di luar subsidi BBM, persentase anggaran perlinsos Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sekitar 1 persen, dan menjadi salah satu yang terendah di Asia. Indonesia masih tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand yang telah mengalokasikan lebih dari 5 persen PDB untuk perlindungan sosial," ucap Media dalam risetnya, dikutip Sabtu (26/7/2025).
Ia yakin penduduk miskin yang aktual di lapangan jauh lebih banyak dari angka resmi pemerintah. Sebab, berdasarkan laporan terbaru Bank Dunia ada sekitar 68,2 persen penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan internasional, atau setara dengan 194,4 juta jiwa.