"Pemerintahan baru Prabowo, pasti akan mewarisi hutang itu. Kalau nanti berhutang lagi, dengan menjalankan kebijakan yang sama dengan Jokowi, maka seperti yang dikatakan alm.Faisal Basri, Insyaallah kita akan krisis. Akan lebih dalam krisisnya," ucap Didik.
Ia menghitung Indonesia dengan posisi utang Rp8.500 triliun, maka pemerintah selanjutnya harus membayar Rp500 triliun per tahun untuk bunganya saja dan bukan pokok hutang.
Akibatnya, hal itu akan memengaruhi anggaran untuk masyarakat di bidang pendidikan hingga pembangunan di daerah.
"Tetapi utang negara, satu kali keputusan mengambil utang sedemikian besar, maka karena harus membayar cicilan utang dan pokok yang pasti semakin besar. Dampaknya anggaran pendidikan berkurang, anggaran untuk daerah berkurang. Oleh karenanya seluruh keputusan yang dilakukan oleh pejabat negara soal utang ini akan berpengaruh ke kanan ke kiri," tutur Didik.