JAKARTA, iNews.id - Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah berada di angka Rp8.262,10 triliun per akhir Maret 2024. Sayang, besaran utang tersebut ternyata tidak produktif.
Hal itu disampaikan oleh Ekonom Bright Institute Awalil Rizky dalam Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita 'Warisan Hutang Jokowi dan Prospek Pemerintah Prabowo' yang digelar pada hari ini, Senin (16/9/2024).
Awalil menjelaskan ada empat hal yang menyebabkan utang pemerintah tak produktif. Pertama adalah kenaikan pendapatan negara, lalu kenaikan nilai aset tetap pemerintah, ketiga posisi investasi di BUMN dan terakhir dari laju pertumbuhan ekonomi.
Dari data terlihat nilai aset tetap pemerintah lebih rendah dibandingkan posisi utang pemerintah pusat dari tahun 2020-2023. Kemudian, PMP pada BUMN juga berada di level Rp2.000-3.000 triliun atau jauh sekali dari posisi utang pemerintah yang saat ini berada di angka Rp8.000 triliun.
klik halaman selanjutnya untuk membaca>>>
Bahkan, Awalil mengatakan rasio utang pemerintah atas pendapatan negara meningkat di Era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lalu, pada RAPBN 2025 angkanya juga meningkat.