MOSKOW, iNews.id - Rusia membalas sanksi Barat kerena menginvasi Ukrainan, dengan memberlakukan laranganekspor pada sejumlah produk hingga akhir tahun ini. Larangan tersebut meliputi, ekspor telekomunikasi, medis, kendaraan, pertanian, peralatan listrik, dan beberapa produk kehutanan seperti kayu.
Kementerian Ekonomi Rusia menyatakan, langkah-langkah lebih lanjut bisa mencakup pembatasan kapal asing dari pelabuhan Rusian.
"Langkah-langkah ini adalah respons logis terhadap sanksi yang dikenakan pada Rusia," kata Kementerian, dikutip dari BBC, Jumat (11/3/2022).
Kementerian Ekonomi menambahkan, larangan terhadap negara-negara yang telah melakukan tindakan tidak bersahabat kepada Rusia bertujuan untuk memastikan fungsi sektor-sektor utama ekonomi tidak terganggu. Larangan ekspor mencakup lebih dari 200 produk dan akan berlangsung hingga akhir 2022.
Sementara itu, pemerintah Barat telah memberlakukan serangkaian sanksi terhadap Rusia, terutama atas pembelian minyak, dan terhadap miliarder oligarki yang dianggap dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sekitar 48 negara akan terpengaruh dari larangan ini, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa.
Perintah itu menyatakan, pengecualian ekspor dapat dilakukan untuk wilayah Georgia yang memisahkan diri di Ossetia Selatan dan Abkhazia dan untuk anggota Uni Ekonomi Eurasia yang dipimpin Rusia.
Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin mengatakan, larangan tersebut mencakup ekspor barang yang dibuat oleh perusahaan asing yang beroperasi di Rusia. Barang tersebut termasuk mobil, gerbong kereta api, dan kontainer.
Sejumlah perusahaan asing secara massal meninggalkan atau menghentikan investasi di Rusia, di antaranya raksasa industri dan pertambangan seperti Caterpillar dan Rio Tinto, Starbucks, Sony, Unilever dan Goldman Sachs.
Pada Rabu (9/3/2022), Moskow menyetujui undang-undang yang mengambil langkah pertama menuju nasionalisasi aset perusahaan asing yang meninggalkan negara itu.
"Pemerintah Rusia sudah mengerjakan langkah-langkah, yang meliputi pailit dan nasionalisasi properti organisasi asing. Perusahaan asing harus memahami bahwa kembali ke pasar kami akan sulit," ujar mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev.