JAKARTA, iNews.id – Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah, menilai rencana pemerintah mewajibkan 25 persen aparatur sipil negara (ASN) bekerja dari Bali harus dilakukan secara selektif. Artinya, tidak semua ASN kemudian bisa kerja dari Bali, tetapi hanya pekerjaan-pekerjaan tertentu saja yang memungkinkan.
Seperti diketahui, pemerintah berencana mewajibkan 25 persen ASN pada tujuh kementerian atau lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk bekerja dari Bali (work from Bali/WFB). Diketahui, kebijakan ini rencananya akan direalisasikan pada kuartal III 2021.
“Seperti konsinyering penulisan laporan, rapat-rapat pembahasan regulasi atau peraturan pemerintah hingga UU, ini bisa dilakukan di Bali. Hal tersebut kemudian menjadi cara sederhana untuk membantu masyarakat Bali,” ujar Piter saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Minggu (23/5/2021) di Jakarta.
Menurut Piter, harus dilihat apa konteks di balik kebijakan ini. Dia menjelaskan, dunia pariwisata khususnya di destinasi utama seperti Bali sangat terdampak oleh pandemi. Bahkan, diketahui kondisi di Bali saat pandemi lebih buruk dibandingkan ketika terjadi bom Bali.
“Dunia pariwisata merupakan jantung perekonomiaan mereka. Hampir seluruh masyarakat di sana bergantung kepada pariwisata. Yang lebih mengkhawatirkan, kita tidak tahu kapan pandemi akan berakhir. Kalau menunggu tanpa tahu sampai kapan, dunia pariwisata di Bali bisa keburu kolaps,” kata Piter.