"Ini memang bukan perkara gampang, tapi bisa didukung pemerintah melalui pola anggaran di APBN. Kalau sekarang ini KPA (key performance area) APBN pada penyerapan atau sisi belanja, Ganjar-Mahfud mendorong KPA APBN lebih ke bagaimana dampak output-nya kepada masyarakat," katanya.
Dengan demikian, lanjutnya, yang dikejar Kementerian/Lembaga (K/L) bukan lagi bagaimana anggaran habis karena sudah dianggarkan, tetapi output yang dirasakan masyarakat itu seperti apa.
"Jadi Kementerian/Lembaga akan fokus pada program-program produktif ke masyarakat, bukan bikin program yang hanya sekadar menghabiskan anggaran tapi tak ada hasil, seperti program food estate dari Kementerian Pertahanan yang mencuat, itu enggak berhasil pun enggak dipersoalkan, karena KPA-nya yang penting anggaran terserap," ucapnya.
Dengan situasi perekonomian global yang tak menentu, antisipasi yang harus dilakukan pemerintah adalah ekonomi domestik diperkuat. Caranya, kebijakan mengenai ketenagakerjaan dan kemampuan daya beli masyarakat harus terjaga.
Terkait hal itu, usaha padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja jangan sampai diberi pajak yang tinggi. Pemerintah juga daoat memberi insentif bahkan subsidi ke dunia usaha yang daya serap tenaga kerjanya tinggi, agar tidak terjadi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).