"Nah tentu jaringan gas ini menjadi perhatian pemerintah agar jaringan gas ini bisa dinaikkan di tahun 2024 ke angka 2,5 juta jaringan. Caranya tentu dengan mengubah Peraturan Presiden (Perpres) sehingga memungkinkan pihak swasta bisa ikut di dalam pengembangan jaringan gas kota," tutur dia.
Dia mengatakan pengembangan ini membutuhkan revisi dari Perpres, sehingga dalam Perpres nanti akan ditunjuk menteri ESDM sebagai penanggung jawab untuk kerja sama KPBU.
Tak cuma itu, pembahasan juga menyoal harga gas di mana SKK Migas diberikan tugas agar aggregator bisa mensuplai elpiji di angka 4,72 dolar AS per MMBtu.
"Ketiga, Bapak Presiden meminta untuk menghitung bagaimana caranya agar lapangan-lapangan elpiji, lapangan yang berpotensi memproduksi elpiji atau elpiji mini ini bisa terus didorong, yang tentu harus ada kebijakan pembelian harga dari Pertamina. Beberapa hal itulah yang tadi diminta untuk segera difinalisasi," ucap Airlangga