8 Medsos yang Dilarang untuk Anak di Bawah 16 Tahun, Ini Daftarnya!

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah resmi melarang anak berusia di bawah 16 tahun memiliki akun di sejumlah media sosial yang dinilai berisiko tinggi. Kebijakan tersebut akan mulai diterapkan secara bertahap mulai 28 Maret 2026.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).

Baca Juga

Pemerintah Larang Anak di Bawah 16 Tahun Punya Akun Medsos Berisiko, Berlaku Mulai 28 Maret 2026

Pada tahap awal penerapan, terdapat delapan platform digital yang masuk dalam daftar pembatasan usia tersebut. Apa saja daftar medsos yang dilarang untuk anak di bawah 16 tahun tersebut? Cek daftarnya di artikel ini.

Daftar 8 Medsos yang Dilarang untuk Anak di Bawah 16 Tahun

1. YouTube
2. TikTok
3. Facebook
4. Instagram
5. Threads
6. X
7. Bigo Live
8. Roblox

Baca Juga

Dasco: Masyarakat Kita Saling Mencaci, di Medsos Sudah Tak Sehat

Pemerintah menilai pembatasan ini penting karena berbagai ancaman di ruang digital terhadap anak semakin meningkat. Risiko tersebut mulai dari paparan konten pornografi, perundungan siber (cyberbullying), penipuan online, hingga potensi kecanduan atau adiksi digital.

Melalui aturan ini, pemerintah juga menegaskan bahwa tanggung jawab perlindungan anak di ruang digital tidak hanya berada pada orang tua, tetapi juga pada platform digital yang menyediakan layanan tersebut.

Baca Juga

Gamis Agnez Mo yang Viral di Medsos Harganya Mengejutkan, Cek di Sini!

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, perkembangan teknologi harus tetap mengedepankan nilai kemanusiaan, khususnya dalam menjaga masa depan generasi muda.

Baca Juga

Marak Jual Beli Rekening di Medsos, OJK Ancam Sanksi Berat!

"Teknologi harus memanusiakan manusia, bukan mengorbankan masa kecil anak-anak kita," ujar Meutya di Jakarta Selatan.

Menurut dia, perlindungan anak merupakan pondasi penting dalam pembangunan ekonomi digital Indonesia. Karena itu, negara perlu mengambil langkah tegas meski ada kekhawatiran dari sebagian pelaku industri.

"Tidak ada inovasi dan tidak ada ekonomi digital yang menargetkan kejahatan terhadap anak. Kalau ada yang terdampak karena kita memperkuat perlindungan anak, itu adalah pilihan kebijakan yang layak kita ambil sebagai sebuah negara," katanya.

Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan berbagai pihak terkait implementasi aturan tersebut. Klasifikasi platform, tata laksana, hingga mekanisme pengawasan akan terus disempurnakan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Meutya menegaskan bahwa prinsip utama kebijakan ini tetap sama, yakni keselamatan anak di ruang digital harus menjadi prioritas utama.

Editor: Muhammad Sukardi