Ade Armando Kritik Politik Dinasti di Jogja, Sultan: Dianggap Begitu Ubah Dulu UUD 1945

GUNUNGKIDUL, iNews.id - Gubernur DIY Sri Sultan HB X menanggapi santai pernyataan politisi PSI Ade Armando yang menuding politik dinasti sesungguhnya itu ada di Yogyakarta. Pemda DIY hanya menjalankan amanat undang-undang. 

"Jadi gini ya komentar boleh wong komentar kok ndak boleh, kalau mau komentar ya komentar saja," kata dia, Senin (4/12/2023).

Baca Juga

Prakiraan Cuaca Jogja, Hujan Petir dan Angin Kencang Landa DIY Siang Ini

Sultan mengatakan, konstitusi peralihan itu diatur dalam UUD 1945 BAB VI Pemerintahan Daerah Pasal 18B ayat (1): Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Pada Pasal 18 B tersebut menyangkut masalah pemerintah Indonesia itu menghargai asal-usul tradisi DIY. Sehingga bunyi undang-undang keistimewaan itu juga mengamanatkan Gubernur Sultan dan Wagub Paku Alam. 

Baca Juga

Sri Sultan HB X Minta Lurah dan Perangkat Desa Netral pada Pemilu dan Pilpres 2024

"Ya melaksanakan itu aja ya kan dinasti atau tidak terserah dari sisi mana mau melihatnya," ujar Sultan.