Senin, MK Terbitkan BPRK Sengketa Pilkada di Sumut

Sabtu, 16 Januari 2021 - 17:09:00 WIB

Ilustrasi persidangan di Mahkamah Konstitusi (14/9/2020). (Foto: ilustrasi/Antara).

"Satu hal yang belum dilakukan KPU kabupaten/kota adalah membuka kotak untuk mengambil dan mnggandakan dokumen-dokumen alat bukti yabg ada di dalam kotak," kata Benget, Sabtu (16/1/21).

CCTV Ungkap Korban Tewas di Depan Polda Sumut Sempat Cekcok dengan Pengendara Lain

Dikatakannya, sesuai ketentuan pasal 71 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang rekapitulasi dan penetapan pasangan calon terpilih, pembukaan kotak suara untuk keperluan alat bukti dilakukan setelah adanya register perkara di MK.

"Itu artinya setelah terbitnya BRPK dari MK," ucapnya.

Distribusi 34.840 Vaksin Covid-19 ke Kabupaten Kota di Sumut Tunggu Instruksi Kemenkes

Hingga tahapan pendaftaran permohonan sengketa di MK ditutup, ada 13 permohonan sengketa yang diajukan paslon atas hasil Pilkada 11 daerah di Sumut. Adapun daerah yang menyampaikan gugatan yakni Tapanuli Selatan, (Tapsel), Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan (Labusel), Nias Selatan (Nisel), Karo dan Medan. Kemudian Mandailing Natal (Madina), Samosir, Nias, Asahan dan Tanjungbalai.

Editor: Stepanus Purba_block