Bantuan Tak Merata, Korban Banjir Demo di Kantor Bupati Langkat

Massa menyampaikan lima tuntutan, yakni meminta transparansi data penerima bantuan, mempertanyakan kuota anggaran untuk Langkat, mengajukan pendataan ulang, mendesak pemulihan pascabanjir, serta meminta percepatan penanganan bencana.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan massa menyebut pemerintah daerah mengakui adanya kesalahan data. Rencananya, perwakilan massa bersama Bupati Langkat akan berangkat ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan Kementerian Sosial.

"Kami mempunyai lima tuntutan," kata Koordinator aksi, Said Abdullah.

Sebelumnya, aksi serupa juga digelar pada Senin (20/4/2026) dengan jumlah massa lebih besar dan berakhir ricuh.

Menanggapi hal itu, Syah Afandin mengatakan, akan membantu menyelesaikan persoalan pascabanjir dan memberikan dukungan kepada warga terdampak. Dia juga menjelaskan bahwa penanganan korban banjir menjadi kewenangan Kementerian Sosial.

Selain itu, dia mengakui adanya kendala dalam penyaluran bantuan yang disebabkan oleh persoalan sinkronisasi data. Permasalahan tersebut, menurutnya, akan dibawa ke pemerintah pusat untuk segera diselesaikan.

"Saya akan bawa persoalan ini ke Jakarta untuk bisa diselesaikan," ujar Syah Afandin

Editor: Kurnia Illahi