Sah, DPRD Sumsel Sepakati Usulan Pembentukan Kabupaten Kikim Area

PALEMBANG, iNews.id - Pembentukan Daerah Otonim Baru (DOB) Kabupaten Kikim Area tinggal selangkah lagi yakni di pemerintah pusat. DPRD Sumsel dalam rapat paripurna ke-34 menyepakati Kabupaten Kikim Area menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB), karena semua aspek kesiapan administrasi, hukum dan cakupan wilayah sudah terpenuhi dan memenuhi syarat.

Ketua DPRD Sumsel Anita Noeninghati mengatakan mengatakan kesepakatan ini diperoleh dalam suara mutlak dari seluruh anggota bersama Gubernur Sumsel Herman Deru. Kesepakatan tersebut diberikan setelah Komisi 1 DPRD Sumsel memastikan semua aspek kesiapan administrasi, hukum dan cakupan wilayah di Kikim Area sudah terpenuhi dan kemudian dinyatakan memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai DOB di Sumatera Selatan. "Semua substansi terhadap pembentukan Kabupaten Kikim Area menjadi DOB sudah siap," katanya, Senin (26/7/2021).

Baca Juga

Bobol Apotek dan Buang Brankas di Danau, Sopir Angkot di Palembang Ditembak Polisi

Selanjutnya semua berkas pembentukan dan hasil kesepakatan tersebut segera dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk disahkan sebagai Kabupaten Kikim Area di Sumsel. "Semua sudah sepakat tinggal diajukan saja. Bila assesment pembentukan DOB dari pusat dibuka Kabupaten Kikim Area Sumsel sudah terdaftar," katanya.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, Kikim Area merupakan sebuah daerah pemekaran dari Kabupaten Lahat yang dipersiapkan sejak tahun 2006 oleh tim Presidium Pemekaran Kabupaten Kikim Area. Kikim Area masuk 65 daerah yang disetujui oleh pemerintah pusat untuk menjadi DOB, namun terbentur soal moratorium masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2013. "Semoga pengajuan kali ini akan disepakati menjadi DOB Kabupaten Kikim Area," katanya.

Baca Juga

Nakes di Palembang Kembali Akan Terima Insentif, Pegawai Puskesmas Rp5 Juta per Bulan

Selama masa persiapan menjadi DOB anggaran pembiayaan di wilayah tersebut dijamin oleh Pemerintah Provinsi dan DPRD Sumsel dengan total senilai Rp26 miliar per tahun selama rentang waktu tiga tahun.