Kemenkumham Evaluasi Organisasi Bantuan Hukum di Sumsel

PALEMBANG, iNews.id - Tim Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Divyankumham) Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan melakukan evaluasi organisasi bantuan hukum. Evaluasi untuk menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum secara merata bagi masyarakat.

"Tujuan bantuan hukum adalah menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Selain itu juga mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsif persamaan kedudukan di muka hukum," kata Kadiv Yankumham Kanwil Kemenkumham Sumsel Parsaoran Simaibang, Kamis (2/6/2022).

Baca Juga

Makin Pedas, Harga Cabai di OKI Capai Rp80.000 per Kilogram

Dia menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi, hingga Juni 2022 ini di wilayah Sumsel terdapat 13 organisasi bantuan hukum (OBH) yang sudah terakreditasi.

Perinciannya satu OBH terakreditasi A yakni YLBH Sejahtera Palembang Sriwijaya. Selanjutnya satu OBH terakreditasi B yakni YLBHI LBH Palembang, sedangkan 11 OBH lainnya masih terakreditasi C.

Baca Juga

6 Wilayah Sumsel Berpotensi Hujan, Ini Daftarnya

"Saya minta kepada pengelola 13 OBH yang terakreditasi itu untuk aktif memperhatikan penyerapan anggarannya," ujarnya.