Daftar Kasus Hukum di Sumsel yang Dihentikan Melalui Restorative Justice

JAKARTA, iNews.id - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung menghentikan delapan perkara dengan mengedepankan restorative justice. Tiga di antaranya perkara yang terjadi di tiga kabupaten dan kota di Sumatera Selatan (Sumsel).

Penghentian perkara ini karena tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memaafkan. "Melakukan ekspose dan menyetujui delapan dari permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, Senin (4/4/2022).

Baca Juga

Pertengahan Ramadan, Jalan Tol Lampung hingga Palembang Ditargetkan Bebas Lubang

Ketut menjelaskan, alasan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif antara lain karena para tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana/belum pernah dihukum. Kemudian, ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari lima tahun dan telah dilaksanakan proses perdamaian, di mana tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf.

Lalu, tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. "Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar. Pertimbangan sosiologis, masyarakat merespons positif," kata Ketut.

Baca Juga

Cuaca Sumsel 5 April, Hujan Ringan - Sedang di Sejumlah Daerah

Berikut delapan perkara yang dihentikan Jampidum Kejagung:

1. Tersangka TOMY HARISKA ALS TOMI BIN SUHARDI dari Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang yang disangkakan melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.