“Yang lain belum 100 persen tapi sudah mendapatkan komitmen dari kepala daerah untuk nanti secara bertahap karena memang problema kemampuan fiskal. Di antaranya menunggu dana alokasi umum transfer pusat termasuk dana alokasi khusus dari Kemenkeu,” ucapnya.
Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang aman dari Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat juga berimplikasi pada bertambahnya anggaran yang dibutuhkan penyelenggara pemilu.
“Kemudian yang lain ada tambahan dari APBN, khususnya penambahan TPS ya. Karena dari 800 pemilih per TPS diubah menjadi 500 untuk mengurangi terjadinya kerumunan sehingga berimplikasi pada penambahan anggaran, termasuk anggaran perlindungan dari Covid bagi penyelenggara, pemillih maupun aparat keamanan,” katanya.
Untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pesta demokrasi, Mendagri berharap dukungan dari masyarakat dan menjadikan momentum pilkada sebagai ajang untuk menekan penyebaran Covid-19.
“Sekali lagi saya sangat optimistis pilkada di Sulut bisa berjalan dengan lancar dari sisi anggaran dan kesiapan. Pilkada ini menjadi momentum kita untuk menekan kurva pandemi sekaligus mendukung ekonomi,” kata Tito.
Rakor Pilkada serentak 2020 dan penanganan Covid-19 turut dihadiri Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian dan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Syafrizal.
Selain itu, turut diikuti Sekdaprov Sulut Edwin Silangen, Forkopimda, bupati/wali kota, Ketua KPU dan Bawaslu Sulut.
Editor: Donald Karouw