Simak, Ini Aturan Lengkap Larangan Cuti ASN 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022

Baca Juga

Gubernur Olly Ajak Warga Sulut Jaga Toleransi Antarumat Beragama

1. peta zonasi penyebaran Covid-19;
2. peraturan daerah mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;
3. kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri;
4. kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
5. protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan;
6. penggunaan platform PeduliLindungi.

Pada SE tersebut juga tercantum PPK diminta untuk menetapkan pengaturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan pada instansi masing-masing.

Kemudian PPK dapat memberikan hukuman disiplin pada pegawai yang melanggar sesuai ketentuan yang berlaku, dan untuk selanjutnya dapat dilaporkan paling lambat tiga hari kerja sejak berakhirnya berakhirnya periode Nataru.

Editor: Cahya Sumirat