Pemprov Sulut Tindak Lanjuti Temuan BPK, Dukung Pemerintahan Baik dan Bersih

Kawatu menambahkan, terkait tindak lanjut IHPS II Tahun 2020, Pemprov Sulut telah melakukan berbagai upaya tindak lanjut terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK tersebut.

Baca Juga

Menggembirakan, Pelaku UMKM Sulut Tumbuh saat Pandemi Covid-19

Salah satunya dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur Sulut Nomor 118 Tahun 2015 Tentang Penetapan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

"Selanjutnya melalui APIP, kita melakukan pemantauan penyelesaian kerugian daerah lewat kegiatan monitoring dan evaluasi BPK. Selain itu, kita telah membentuk dan Tim Penyelesaian Teknis pada Inspektorat Daerah dan BKAD Sulut," ujarnya.

Baca Juga

Angkut Ribuan Liter BBM Tanpa Izin, 2 Pria Diamankan Satgassus Maleo Polda Sulut 

Editor: Cahya Sumirat