Bupati Gorontalo Utara Jamin Pulau Saronde Tidak Diswastakan

Ketua Pengadilan Negeri Limboto, Hendi Saputro, mengatakan, mereka berlaku netral dalam perkara perdata yang sementara bergulir terkait pengelolaan Pulau Saronde. 

Baca Juga

Sukses Layani Rute Baru Kapal Perintis, Gorontalo Sabet Penghargaan Kemenhub

"Kebetulan saya bertemu langsung dengan Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu dan pihak Blue Bay Divers, Anke Andree, asal Jerman. Saya menggunakan kesempatan untuk langkah mediasi," katanya.

Mengingat setiap perkara perdata, pasti didorong untuk mencari solusi perdamaian dan rupanya sampai saat ini pun belum dilakukan pertemuan dengan alasan pihak Anke sulit dijumpai.

Baca Juga

Rugikan Keuangan Negara Rp1,6 Miliar, Direktur BUMD Tinelo Lipu Ditahan Kejari Gorontalo Utara

Ia katakan, "Kami berharap kondisi terbaik dapat dilakukan untuk mencari solusi bagi kepentingan daerah dan masyarakat, sehingga tidak ada yang dirugikan. Agar semua bisa menikmati sumber kekayaan alam yang ada," katanya.

Terkait kasus perdata yang diajukan investor PT Gorontalo Alam Bahari, dia mengatakan, saat ini sementara berproses, dalam pemeriksaan dan pembuktian. Artinya, siapa yang mampu membuktikan dalam proses perdata tersebut, itulah nanti yang akan diuntungkan, sehingga tetap disarankan agar para pemangku kepentingan untuk mencari "win win solution" dan membicarakan baik-baik agar tidak ada yang dirugikan.

Baca Juga

Kampung Terasing di Pedalaman Hutan Gorontalo, Warganya Menikah dengan Sedarah 

Pengelolaan Pulau Saronde, sebelumnya dikerja samakan antara pemerintah daerah setempat dengan PT Gorontalo Alam Bahari, dan telah berjalan sejak 2013. Kemudian pemerintah daerah memutus kerja sama dan membangun kerja sama baru dengan pihak Blue Bay Divers yang dikelola Andree asal Jerman.

Pemutusan kerja sama tersebut, ditentang PT Gorontalo Alam Bahari, kemudian mengambil langkah hukum melalui gugatan perdata, dengan tuntutan ganti rugi yang harus dibayarkan pemerintah daerah sebesar Rp7 miliar atas kerugian yang ditimbulkan dampak pemutusan kerja sama yang telah disepakati sebelumnya selama 30 tahun.

Editor: Cahya Sumirat