BPIP Dorong Implementasi Pancasila dalam Kedaulatan Pangan

Jika sebuah wilayah harus terus-menerus mendatangkan pangan beras dari wilayah lain, efek buruknya yaitu stok pangan terancam ketika akses distribusi beras ke sebuah wilayah terganggu.

"Karena mereka sudah larut makanan pokoknya beras, sementara di pulau tertentu enggak ada sawah. Padahal, pada musim-musim tertentu, ketika musim angin itu tinggi, itu pelayaran enggak bisa (berjalan). Nah, kalau lebih dari satu bulan nggak ada pelayaran, kira-kira potensi kekurangan makan enggak?," ujar Hariyono.

Dia lantas mendorong para camat dan masyarakat di wilayah perbatasan agar tak sepenuhnya berpaku pada nasi. Sebab, setiap daerah, terutama yang dengan lahan yang tak bisa ditumbuhi padi, memiliki panganan yang bisa dijadikan makanan pokok.

Fungsi camat pun menjadi sangat penting terutama dalam mengembangkan potensi makan yang sesuai dengan wilayahnya. Hal itu bisa dilakukan dengan menanam daun kelor, umbi-umbian, atau sagu. Digambarkan pula, pantai tidak ditembok, tapi dibentengi dengan hutan bakau. Dengan hutan bakau, kepiting dan sebagainya itu bisa jadi makanan sehari-hari.

Hariyono menegaskan, kedaulatan pangan adalah ketika pemerintah dan rakyatnya tak lagi bergantung pada komoditas di luar wilayah. "Berdaulat itu adalah bagaimana memenuhi kedaulatan pangan yang ada pada suatu daerah," ujarnya.