Wamendagri Tegaskan 80 Persen ASN di 3 DOB Baru Harus Orang Asli Papua

Sementara dalam penjelasan ayat 4 disebutkan PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja OAP paling banyak 80 persen.

Baca Juga

Dimekarkan Jadi 6 Provinsi, Wapres : Papua Tetap Satu, Tidak Dipecah-pecah

"Terkait infrastruktur jadi tugas pemerintah pusat yaitu untuk membangun kantor gubernur, kantor MRP (Majelis Rakyat Papua), kantor DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua) dan kantor OPD (organisasi perangkat daerah) mulai 2023 sampai 2025," ucapnya.

Artinya dalam tiga tahun ke depan, pemerintah pusat secara khusus Kemendagri akan mengawal proses pemerintahan di tiga DOB sampai adanya gubernur definitif berdasarkan pemilu dan pilkada serentak 2024.

Baca Juga

5 Berita Terpopuler : Wapres Disambut Tarian Adat Papua hingga Pipa PLTMH Cirompang Garut Bocor

Editor: Donald Karouw