Tok, MK Tolak Gugatan Pemuda Papua yang Gagal Nikah karena Beda Agama

JAKARTA, iNews.id - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan E Ramos Petege, pemuda asal Kampung Gabaikunu, Mapia Tengah, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua. Pemohon sebelumnya gagal menikah dengan pasangannya karena berbeda keyakinan.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Prof Anwar Usman saat membacakan amar putusan perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 di Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Baca Juga

Indonesia Darurat Pernikahan Dini! Ratusan Anak Ajukan Dispensasi Perkawinan

Dalam pokok permohonannya yang dibacakan ulang Hakim Arief Hidayat, pemohon menyampaikan sejumlah dalil yang menyatakan inkonstitusionalitas Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut pemohon, perkawinan adalah hak asasi yang merupakan ketetapan atau takdir Tuhan. Setiap orang berhak untuk menikah dengan siapa pun terlepas dari perbedaan agama.

Baca Juga

13 Wanita yang Haram Dinikahi dalam Islam, Baik dari Nasab, Perkawinan, dan Sepersusuan

Atas dasar itu, pemohon menilai negara tidak bisa melarang atau tidak mengakui pernikahan beda agama. Negara dinilainya juga harus bisa memberikan suatu solusi bagi pasangan beda agama.