Optimalkan Data Indeks, Kemendagri Dorong Papua Lahirkan Kebijakan Publik yang Akuntabel

Penguatan kapasitas analis kebijakan ini merupakan bagian dari agenda besar reformasi birokrasi menuju standar kelas dunia. BSKDN bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) terus melakukan pembinaan sistematis terhadap jabatan fungsional ini, merujuk pada UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). 

"Pembinaan analis kebijakan akan dilakukan secara berkelanjutan, sejalan dengan visi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, profesional, dan berbasis pengetahuan," ujar Yusharto. 

Melalui kolaborasi dengan Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), BSKDN optimistis bahwa penguatan think tank daerah akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Papua.

Editor: Kastolani Marzuki