Massa Pendukung Lukas Enembe Mulai Padati Jayapura, Polisi Imbau Masyarakat Tak Panik

Dia menegaskan pihaknya tidak pernah melarang massa untuk menyampaikan aspirasi. Namun, massa tidak diperkenankan melakukan long march karena dapat mengganggu keaman dan ketertiban masyarakat.

Baca Juga

Jubir Gubernur Papua Klaim Kediaman Lukas Enembe Dipantau Drone Liar

Diketahui, KPK telah menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Politikus Partai Demokrat tersebut diduga telah menerima suap dan gratifikasi terkait proyek di daerah Papua.

Namun KPK belum membeberkan secara detail konstruksi perkara yang menjerat Lukas Enembe. Sebab, KPK belum melakukan proses penangkapan dan penahanan terhadapnya.

Baca Juga

Situasi Papua Agak Memanas Jelang Demo Besar-besaran 20 September, Ini Kata Mahfud MD

Selain itu, Lukas Enembe juga telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atas permintaan KPK. Dia dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023.

Tak hanya itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga sudah memblokir rekening milik Lukas Enembe dan pihak-pihak yang terkait. Pemblokiran dilakukan karena PPATK menemukan ada transaksi keuangan yang janggal atau mencurigakan.