Polda Maluku Terima 41 Laporan Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa

Menurutnya, seorang pejabat kepala desa (kades) yang ditunjuk kepala daerah paling tidak berstatus sebagai seorang aparatur sipil negara (ASN) sehingga minimal mereka memiliki visi dan misi untuk membangun negeri.

Baca Juga

Ekspor Maluku Agustus 2020 Turun 86,51 Persen, Didominasi Komoditas Nonmigas

"Kalau itu dijabat orang desa tetapi bukan siapa-siapa, bisa saja terjadi kesalahan dalam mengelola dana desa. Misalnya mereka tiba-tiba memiliki kendaraan atau rumah  dan atau harta benda lainnya.

Dia menegaskan, polisi akan menindaklanjuti semua laporan terkait dana desa, namun perlu sinergitas untuk melakukan pengawasan.

"Jadi kita perlu sinergi pengawasan pembangunan desa karena polisi juga mengemban tugas Kamtibmas," ucapnya.

Editor: Donald Karouw