Tak Hanya Terima Suap, Bupati Penajam Paser Utara Nonaktif Pakai Cara Kotor Kuasai Lahan IKN

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan praktik culas Bupati Penajam Paser Utara Nonaktif, Abdul Gafur Mas'ud (AGM) untuk menguasai kaveling di lahan inti yang akan dijadikan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Abdul Gafur diduga menggunakan identitas fiktif pihak lain untuk menguasai kaveling di lahan IKN tersebut.

Dugaan praktik culas itu dikonfirmasi langsung oleh penyidik KPK kepada pihak-pihak yang namanya dicatut oleh Abdul Gafur. Di antaranya adalah Camat Sepaku Kabupaten PPU, Risman Abdul S.

Baca Juga

Kasus Suap Bupati Penajam Paser Utara Nonaktif, KPK Telusuri Aliran Uang ke Musda Demokrat Kaltim

Kemudian tiga Pegawai Negeri Sipil (PNS) yakni Muhammad Saleh; Panggih Triamiko; Yuliadi; dan Muhammad Jali. Kemudian, tiga Karyawan Swasta, H Abdul Karim; Sugeng Waluyo; serta Masse Taher.

Abdul Gafur diduga sengaja menggunakan identitas para saksi tersebut untuk kepentingan penguasaan kaveling di lahan IKN agar tidak terdeteksi.

Baca Juga

KPK Duga Kontraktor Wajib Setor Uang Jika Ingin Dapatkan Proyek di Penajam Paser Utara

"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dugaan pencantuman dan penggunaan fiktif identitas para saksi sebagaimana arahan dan perintah tersangka AGM yang diperuntukkan untuk surat lpenguasaan kaveling wilayah pada beberapa lokasi inti untuk pembangunan IKN," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (1/4/2022).

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sempat mengungkap adanya dugaan praktik kotor berkaitan dengan lahan yang akan dijadikan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.