Diambil Alih Pusat, Pemprov Kalsel Tak Lagi Terbitkan Izin Baru Pertambangan

BANJARMASIN, iNews.id - Pemerintah Provinsi Kalimatan Selatan tidak lagi menerbitkan izin baru khusus bagi perusahaan pertambangan. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), maka kewenangan perizinan diambil alih dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat yang telah ditetapkan sejak 11 Desember 2020 lalu.

Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Kalsel, Nurul Fajar Desira mengatakan Pemprov Kalsel juga telah mencabut 620 izin pertambangan yang bermasalah dari 900 perusahaan tambang di Kalsel.

Baca Juga

Sektor Pertambangan Rakyat di Papua Mampu Berkontribusi Rp35 Miliar per Bulan untuk PAD

“Sejak wewenang izin pertambangan diambil alih pusat, Dinas ESDM tidak pernah menerbitkan izin baru untuk pertambangan. Bahkan kami telah mencabut 620 izin pertambangan yang bermasalah dari 900,” katanya, dilansir dari website remsi Pemprov Kalsel, Selasa (26/1/2021).