55 Kabupaten Kota Belum Susun Perkada terkait Protokol Kesehatan

JAKARTA, iNews.id - Sebanyak 55 kabupaten kota belum menyusun peraturan kepala daerah (perkada) terkait peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19. Sementara 46 kabupaten kota lainnya masih dalam proses penyusunan.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memberi batas waktu penyelesaian aturan tersebut besok Jumat (18/9/2020).

Baca Juga

Jelang Pilkada 2020, Ada KPK Gadungan Takut-Takuti Kepala Daerah

"Sebanyak 34 pemerintah provinsi dan 413 kabupaten kota sudah selesai menyusun perkada," kata Kepala Pelaksana Harian Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Kemendagri, Bahtiar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (17/9/2020).

Bahtiar menekankan pemda harus menyelesaikan aturan itu paling lambat besok Jumat (18/9/2020). Menurutnya perkada itu kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan pakta integritas bagi daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020.

Baca Juga

Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Soroti Kebijakan Tarif PDAM Jelang Pilkada 2020

"Daerah yang melaksanakan Pilkada 2020 agar menindaklanjuti dengan melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas Komitmen Mematuhi Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pilkada serta melaksanakan Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dalam Pelaksanaan Pilkada,” ucapnya.

Editor: Faieq Hidayat