Pemprov Jatim Tekan Mobilitas Warga selama Libur Natal dan Tahun Baru, Ini Caranya

Jumat, 24 Desember 2021 - 14:03:00 WIB

Pelaku perjalanan dalam negeri akan diawasi untuk tekan mobilitas warga saat Nataru. (ilustrasi).

SURABAYA, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) akan mengawasi ketat Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) selama libur Natal dan tahun baru. Pengawasan ini dilakukan untuk menekan mobilitas warga agar kasus Covid-19 bisa dikendalikan.

Pengawasan terhadap PPDN meliputi random check pemeriksaan acak dokumen persyaratan perjalanan. Pengecekan itu meliputi kartu vaksin dosis lengkap, hasil negatif rapid antigen dan penerapan aplikasi PeduliLindungi.

PT KAI Daop 8 Surabaya Sediakan Tes PCR Rp195.000 di Stasiun

Kemudian, dokumen PPDN sesuai SE Satgas Nomor 22 Tahun 2021 yang menggunakan Moda Transportasi umum baik Transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara. "Itu di terminal, stasiun, pelabuhan dan bandara," ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Jumat (24/12/2021).

Khofifah menyebut, saat ini ada tiga pos yang disiapkan, yakni pos pengamanan (pospam), pos pelayanan (posyan) dan pos pelayanan rest area. Untuk pospam berjumlah 162 pos, posyan sebanyak 50 pos dan Posyan rest area sebanyak 7 pos. "Tugas pospam yakni pengawasan terhadap prokes di lokasi wisata, pusat perbelanjaan, dan pusat keramaian," katanya.

Jelang Nataru, Polresta Mojokerto Musnahkan 2.713 Botol Miras dan Knalpot Brong

Sedangkan posyan bertugas melakukan screening aplikasi peduli lindungi di kawasan pos pelayanan, menyediakan pelayanan vaksinasi dosis 1 dan 2, serta pengawasan terhadap prokes. "Posyan juga akan membagikan masker dan sembako serta melakukan pembubaran kerumunan pada malam tahun baru 2022," tutur Khofifah.

Berdasarkan survei yang dilakukan Balitbang Kemenhub Desember 2021, diperkirakan potensi pergerakan masyarakat jelang natal 2021 dan tahun baru 2022 sekitar 11 juta orang atau 7,1 persen. Namun pemerintah daerah memastikan pergerakan tidak terlalu tinggi mengingat pemerintah pusat telah meniadakan cuti bersama.