Pemkab Bojonegoro Pilih Mobil Non-listrik untuk Kendaraan Dinas, Ini Alasannya 

BOJONEGORO, iNews.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro belum menganggarkan pembelian mobil listrik untuk kendaraan dinas, sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022. Selain belum ada petunjuk teknis (juknis), infrastruktur untuk jenis kendaraan tersebut juga belum memadai. 

"Bukan mau bertentangan dengan inpres, tetapi memang belum ada juknis lebih lanjut mengenai pengadaan kendaraan listrik untuk kedinasan," kata Kepala Bagian Umum Setda Pemkab Bojonegoro, Djuana Poerwiyanto, Rabu (30/11/2022).

Baca Juga

Belanja UMK dan PDN Surabaya Terbesar se-Indonesia, Eri Cahyadi: APBD untuk Rakyat

Karenanya pada penyusunan P-APBD tahun 2022 tidak merencanakan pembelian mobil listrik, karena belum ada Inpres tersebut. Faktor lain yakni kurangnya infrastruktur pendukung terutama stasiun pengisiannya. 

Selain itu medan Kabupaten Bojonegoro yang luas dengan beberapa pegunungan seperti daerah Kecamatan Sekar, Kepohbaru, dan Margomulyo, juga dianggap menyulitkan. "Kami juga telah berkoordinasi dengan beberapa kabupaten lain, dan mayoritas masih membeli mobil berbahan bakar gasoline atau solar," tuturnya. 

Baca Juga

Pemprov Jatim Terima Bagi Hasil Cukai Tembakau Rp3 Triliun, Dipakai untuk Apa?

Dia mencontohkan, Pemkab Probolinggo pada Nopember 2022 ini membeli 24 kendaraan dinas berupa Toyota Rush S M/T GR Sport dengan harga yang sama, Rp275.700.000. Bahkan Pemkab Madiun membeli Toyota Venturer melalui e-purchasing pada November 2022 ini. Kota Surabaya juga membeli 40 unit Toyota Hiace, serta Kemenparekraf membeli Toyota Rush S A/T GR Sport.

Pembelian kendaraan non listrik tersebut, jelas Djuana, dapat ditelusuri di e-katalog atau e-purchasing. "Memang ada yang mengadakan kendaraan dinas mobil listrik, itu pun hanya untuk acara G20 di Bali beberapa waktu lalu," tuturnya.