Jejak Rapat Akbar PKI dan Masyumi di Alun-Alun Malang Tahun 1955

Menurutnya, faktor ideologi bukanlah menjadi hal mutlak terjadinya pergesekan antarpartai politik di masa itu. Persoalan politis menjadi hal utama terlebih saat tahun-tahun politik di 1955, namun pergesekan menjadi unsur ideologi menjadi muara di tahun 1960-an.

Baca Juga

Kisah Jenderal Korban G30S PKI, Tewas Mengenaskan tapi Tak Ekstrem Seperti di Film 

"Tahun 60-an muara konfliknya sudah unsur ideologis. Apalagi pasca (pemberontakan) PRRI dan Masyumi diteguhkan, karena dianggap terlibat PRRI-Permesta. Artinya sudah nggak ada yang beku, sebelumnya ketika Pemilu '55 sampai '57 itu ada kubu Masyumi dan PSI," tuturnya.

"Kemudian ketika PKI leading pasca-Pemilu '57, dianggap sebagai ancaman bagi kelompok-kelompok poros tengah, terutama PNI. Kemudian NU dan Masyumi akhirnya ketika kekuatan kekuatan oposisi sudah berkurang yang ada di dalam gelanggang politik itu kan antara PNI," ucapnya.

Baca Juga

Darah Itu Merah, Jenderal! Saksikan iMovie Spesial: Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI, Besok Malam di iNews

Di Malang sendiri jauh sebelum PKI menjadi partai politik yang diperhitungkan, ada partai politik bernama Akoma yang berintegrasi dengan ideologi komunis. Partai ini salah satu tokohnya adalah Ibnu Parna yang merupakan pengikut Tan Malaka. Tetapi diakui Faishal tidak semua anggota Partai Akoma pro-PKI dan upaya-upaya yang dilakukannya.

"Jadi kalau tokoh-tokoh Malang, tokoh-tokoh kiri tapi tidak semua tokoh kiri pro-PKI. Bisa pro Murba, Akoma, keterkaitan dengan Madiun 48 nggak ada. Kalau ada tokoh-tokoh yang memang memiliki kaitan dengan orang-orang terlibat peristiwa itu ada jelas, karena Ibnu Parna sosok yang sangat kontra dengan Amir," katanya.