Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Kapten Zulmi Gugur di Lebanon, Panglima TNI Jamin Hak Keluarga dan Kenaikan Pangkat
Advertisement . Scroll to see content

GM FKPPI Jatim Larang Anggotanya Gunakan Atribut Organisasi untuk Politik Praktis

Jumat, 16 Oktober 2020 - 23:55:00 WIB
GM FKPPI Jatim Larang Anggotanya Gunakan Atribut Organisasi untuk Politik Praktis
Anggota GM FKPPI saat mengikuti apel beberapa waktu lalu. (Foto: istimewa)
Advertisement . Scroll to see content

SURABAYA, iNews.id - Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan dan Putra-putri TNI/Polri (GM FKPPI) Jatim melarang seluruh anggotanya, melakukan tindakan politik praktis dengan memakai atribut organisasi GM FKPPI. Larangan tegas ini sesuai arahan dari Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan arahan Ketua Umum Pengurus Pusat GM FKPPI.

"Arahan Panglima TNI dan Ketum GM FKPPI sudah jelas, bahwa semua anggota GM FKPPI dilarang menggunakan atribut dan simbol-simbol atau mengatasnamakan organisasi untuk dukung-mendukung calon dalam Pilkada. Secara organisasi kita harus netral, dan GM FKPPI Jatim siap melaksanakan arahan Panglima TNI dan Ketum PP GM FKPPI," kata Sekretaris GM FKPPI Jatim, Didik Prasetiyono, Jumat (16/10/2020).

Menurut Didik, arahan dari Panglima TNI agar tidak terlibat dalam politik praktis menggunakan atribut organasi tidak hanya berlaku bagi GM FKPPI saja, tetapi juga seluruh organisasi yang tergabung dalam Keluarga Besar TNI (KBT). Organisasi itu meliputi; PEPABRI, LVRI, PPAD, PPAL, PPAU, KB FKPPI, HIPAKAD, PPM, PERIP, PIVERI, Paguyuban Purnawirawan Kowad, Dharma Pertiwi, IKKT Pragati Wira Anggini, Persit KCK, PIA Ardhya Garini dan Jalasenastri, seperti tertuang di Surat Nomor B/424/X/2020 Tanggal 9 Oktober yang ditanda tangani Asisten Teritorial Panglima TNI Mayor Jenderal TNI Madsuni.

"Panglima TNI juga memerintahkan organisasi KBT memberikan pembinaan kepada anggotanya, supaya tidak ada celah untuk dipolitisasi, dimanfaatkan, disalahgunakan pihak tertentu untuk terlibat kegiatan politik praktis yang dapat merusak citra keluarga besar TNI di masyarakat," ujarnya.

Sementara dalam instruksi Ketua Umum PP GM FKPPI Dwi Rianta Soebakti, lanjut Didik, barang siapa yang melanggar aturan ini akan diberikan sanksi organisasi. "Ketum PP GM FKPPI juga meminta saat melakukan kegiatan dan konsolidasi organisasi harus menjaga nama baik dan citra KBT serta menjaga netralitas organisasi. Saya kira ini penting untuk dilakukan seluruh anggota GM FKPPI," kata mantan Aktivis '98 Universitas Airlangga ini.

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut