Bantah Dana Haji untuk Infrastruktur, Menko PMK: Justru Pemerintah Nomboki

MALANG, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mambantah kabad dana haji untuk proyek infrastruktur. Muhadjir bahkan menyebut pemerintah selalu tombok untuk menutupi biaya haji yang sangat tinggi. 

Pernyataan itu disampaikan Muhadjir saat menghadiri sebuah acara di Malang, Minggu (22/5/2022) malam. "Tidak benar ada isu uang haji ada dipakai untuk membangun infrastruktur itu tidak ada. Malah kita selama ini nomboki ini," katanya. 

Baca Juga

Kibarkan Bendera LGBT di Indonesia, Kedubes Inggris Harus Minta Maaf

Muhadjir mengatakan, selama ini pemerintah selalu menyubsisi karena biaya haji itu nilainya di atas Rp70 juta, bahkan Rp80 juta sekian. "Maa, masyarakat harus diberi pemahaman," ujarnya. 

Muhadjir mengakui saat ini dana haji tidak lagi dikelola oleh Kementerian Agama (Kemenag). Melainkan melalui badan pengelola sendiri bernama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Karenanya, ketika subsidi itu tak cukup, BPKH sendiri juga harus mencarikan sumber dana lain untuk membantu subsidi pembiayaan haji yang diberikan oleh pemerintah. 

Baca Juga

Pangdam V Brawijaya Mantu, Mahfud MD Ikut Bagi Kebahagiaan di Instagram

"BPKH itu dan BPKH berusaha untuk menutup itu melalui investasi, diinvestasikan tapi itu sangat tidak cukup belum bisa mengcover kekurangan biaya haji itu," ujarnya.