Penuntasan Kemiskinan Ekstrem Harus Jadi Kerja Bersama

Dia mengungkapkan data SDGs Desa ini sangat penting untuk memastikan jika program pengentasan kemiskinan tepat sasaran serta sesuai dengan profiling warga desa yang membutuhkan. Hingga 6 Oktober 2021, sebanyak 44.520 desa atau setara 59 persen yang telah menuntaskan proses pendataan berbasis SDGs Desa. 

Baca Juga

Semua Kepala Dinas di Palembang Didorong Pikirkan Program terkait Pengentasan Kemiskinan

Rukun tetangga yang telah terdata sebanyak 485.280, dengan 30.901.327 kepala keluarga, 92.172.656 jiwa atau 76% dari total warga desa. "Data dikumpulkan oleh 1.575.944 relawan pendataan desa dengan penggunaan dana desa untuk pemutakhiran data SDGs Desa Rp1.572.553.390.689 atau setara Rp23 juta per desa," ujarnya.

Gus Halim berharap agar para kepala daerah segera menuntaskan proses pengumpulan data SDGs Desa di wilayah masing-masing. Menurutnya langkah ini cukup fundamental untuk menuntaskan 0% kemiskinan ekstrem di 2024. “Kami meyakini jika pemuktakhiran data desa berbasia SDGs Desa bisa pijakan dasar untuk penentuan konsolidasi program dalam rangka penuntasan kemiskinan ekstrem termasuk di seluruh Indonesia,” katanya.

Sementara itu Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengatakan penuntasan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu program unggulan pemerintah. Berbagai langkah percepatan penuntasan kemiskinan ekstrem juga terus dilakukan. . "Hari ini saya bersama pak Menko Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Menteri UMKM dalam rangka percepatan penuntasan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah,"  katanya.

Dia menjelaskan pemerintah serius mengejar target 0% kemiskinan ekstrem di Indonesia 2024 nanti. Upaya tersebut dilakukan secara bertahap dengan fokus tertentu. Di Jawa Tengah, tahun ini penuntasan kemiskinan ekstrem akan difokuskan di lima wilayah yakni Kabupaten Banyumas, Brebes, Pemalang, Banjarnegara dan Kebumen.