Menteri ESDM Sebut Penambangan di Wadas Tak Perlu Izin, Tokoh NU Ini Langsung Bereaksi

Dia mengatakan, dalam UU Minerba, proyek pemerintah sekalipun tetap memerlukan izin supaya dapat dikontrol sejak perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. “Menteri harus beri statemen yang benar dong,” kata dia.

Baca Juga

Pengamat Sebut Elektabilitas Ganjar Tergantung Penyelesaian Polemik Wadas

Diberitakan sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif buka suara terkait izin tambang batuan andesit di Desa Wadas , Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Arifin mengatakan, tambang di desa tersebut tidak memerlukan izin usaha pertambangan (IUP).

Menurutnya, IUP tak diperlukan lantaran penambangan batuan tersebut digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener, yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional, diprakarsai Kementerian PUPR.

Baca Juga

Ini Penjelasan Menteri ESDM soal Izin Galian Batu Andesit di Desa Wadas 

"Mengingat ini untuk kepentingan nasional, disampaikan material batu dari quarry yang ada di Desa Wadas dari jenis andesit diproduksi hanya untuk dukungan kebutuhan material proyek, bukan untuk dikomersilkan," ujar Arifin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR , Kamis (17/2/2022).

Sementara itu, Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin mengatakan, menurut Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021, Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) diberikan kepada badan usaha.

"Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR tidak memerlukan izin apalagi digunakan untuk keperluan sendiri. Tanggung jawab lingkungan dan pajak lain diserahkan juga kepada Kementerian PUPR, hak ini dihubungkan dengan koordinasi dengan pemerintah daerah," kata  Ridwan.

Editor: Ahmad Antoni