Warga Bandung Keluhkan Aturan Pembatasan Pembelian Gas Elpiji 3 Kg dengan KTP

Menurut Rahmat, gas elpiji 3 kg tetap diburu warga menengah ke atas walaupun aturan pembelian gas subsidi diperketat oleh pemerintah. 

Baca Juga

Wow, Juragan Angkringan Bandung Gelar Hajatan Sunat Habiskan Dana Rp3 Miliar

"Kondisi ini terjadi karena harga tabung gas non-subsidi naik pada 2022 lalu. Apalagi masyarakat menengah ke bawah, mereka tidak mampu membelinya," ujar Rahmat.

Sementara itu, Susanto, pemilik pangkalan gas elpiji di Cihideung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengatakan, rencana pemerintah menerapkan kembali kebijakan pembelian elpiji subsidi 3 kg dengan menunjukkan KTP, tidak efektif.

Baca Juga

Protes Tiket Kereta Api Jakarta-Bandung Naik, Warga Galang Dukungan Petisi Daring

"Buktinya, sistem tersebut sudah dilakukan selama tiga tahun lalu untuk membatasi pembelian gas subsidi oleh kalangan mampu, tidak jalan. Kalangan mampu tetap saja beli gas subsidi," kata Susanto.
 
Susanto menyatakan, selama tiga tahun terakhir, pangkalan menerapkan sistem pembelian gas elpiji 3 kg dengan menunjukkan KTP. Identitas konsumen dicatat. 

"Sistem ini diterapkan agar penyaluran gas melon tepat sasaran bagi masyarakat miskin. Tapi ada celah lain warga mampu beli gas subsidi melebihi aturan. Apalagi harga elpiji non-subsidi naik," ujar Susanto.

Baca Juga

5 Daerah Penghasil Stroberi di Jawa Barat, dari Bandung hingga Ciamis

Seharusnya, tutur Susanto, pemerintah mengecek ke lapangan agar mengetahui masalah sebenarnya. Selanjutnya dilakukan evaluasi untuk merumuskan kebijakan yang tepat.

Editor: Agus Warsudi