Ridwan Kamil: Warga Tak Masuk DTKS Bakal Dapat Bansos PPKM Darurat dari Pemprov Jabar

Sementara itu, Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat Saan Mustopa meminta pemerintah daerah harus cepat dalam memberikan stimulus bagi masyarakat, pasca dilakukannya PPKM yang dimulai sejak 3 Juli lalu. Pasalnya, kebijakan tersebut akan berdampak terhadap perekonomian warga meski sangat tepat untuk menekan penyebaran virus korona.

Baca Juga

Kejar Herd Immunity, 1.000 Karyawan dan Warga Sukawarna Bandung Divaksin Covid-19

"Kehidupan ekonomi mikro terganggu. Pedagang pasar tradisional, di pinggir jalan, bahkan ekonomi besar pun terganggu. Gejolak ini, aspirasi ini harus dipahami, didengar pemerintah," kata Saan Mustopa.

Melihat banyaknya warga yang terdampak, sehingga pemerintah daerah bisa lebih cepat dalam menyalurkan bantuan sosial. Sebab, menurutnya bisa menggunakan data kependudukan terdahulu dalam menentukan warga yang berhak mendapat bantuan sosial.

Baca Juga

Komunitas Tionghoa Kirim 1.000 Paket Sembako untuk Warga Terdampak PPKM Darurat

"Sebetulnya kami punya data awal, ketika Covid pertama ada di Indonesia. Apakah data awal masih layak mendapatkan bantuan, apakah ada penambahan baru? Sehingga bisa cepat dilakukan tindakan untuk yang terdampak," ujarnya.

Sementara itu, terkait vaksinasi yang digelar NasDem, pihaknya memiliki alokasi sebanyak 30.000 dosis vaksin virus korona yang akan disuntikan kepada masyarakat di 7 kabupaten/kota di Jabar. Seperti Bogor, Bandung, Subang, Garut, dan Karawang.

Baca Juga

Polrestabes Bandung Terima 10.000 Paket Sembako dari Tionghoa Peduli untuk Warga

"Vaksinasi ini wujud kepedulian Partai NasDem dalam rangka memberikan perlindungan ke masyarakat, khususnya di Jawa Barat. Kalau vaksinasi bisa massif, kekebalan komunal akan terbentuk, maka mata rantai penularan covid akan bisa ditangfulangi dengan baik," tutur Saan. 

NasDem Jabar akan menyasar warga dari berbagai usia yang belum divaksin, terutama untuk 18 tahun ke atas. Dalam vaksinasi ini, pihaknya menggunakan sumberdaya internal termasuk tenaga kesehatan profesional.

Editor: Agus Warsudi