Polemik Proyek Dinas Dikuasai Pokir Dewan, Ini Jawaban DPRD KBB

Gumilar mengaku tidak tahu pasti program apa saja yang bakal direalisasikan lantaran hal tersebut kembali kepada OPD terkait di Pemda KBB. 

Baca Juga

Harga Kebutuhan Diprediksi Naik Jelang Lebaran, Pemda KBB Bakal Gelar OPM Lagi

Namun yang pasti Fraksi PKS KBB berharap usulan Pokir yang diajukan pada tahun 2023 ini memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat di KBB.

"Tentu pokir juga ada verifikasi oleh pihak Bapelitbangda dan OPD (organisasi perangkat daerah). Untuk memastikan pokir itu selaras dengan renstra, renja, dan RPJMD atau tidak," ujar dia.

Baca Juga

Anggota Fraksi Demokrat DPRD KBB Pindah Partai, DPC Siapkan PAW

Program pokir tersebut, tutur Gumilar, harus melalui tahap penginputan melalui SIPD terlebih dulu. Sebelum program tersebut menjadi rencana kerja (renja) di setiap dinas. Ini dilakukan guna meminimalisasi adanya potensi kecurangan.

Ketua DPRD KBB Rismanto mengatakan, pokir merupakan optimalisasi salah satu dari tiga fungsi legislatif yakni penganggaran. 

Baca Juga

Awas, Maling Beraksi Bakda Sahur, Gasak 2 Unit Motor di Parongpong KBB

"Fungsi dewan salah satunya merupakan budgeting. Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat yang belum tercover program pemerintah dapat teranggarkan melalui ini (Pokir)," kata Ketua DPRD KBB.

Editor: Agus Warsudi