Polda Jabar Didesak Berantas Mafia Tanah Pembebasan Lahan Tol Cisumdawu

Baca Juga

Proyek PLTS Terapung Investasi UEA Rp1,8 Triliun di KBB Minim Sosialisasi, Masyarakat Resah

Aom Roedy mengatakan, Yayasan RAA H Muharam Wiranatakusumah juga mengapresiasi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi. 

Keputusan Presiden ini, ucap Aom Roedy, salah satunya berisi pemberantasan semua praktik-praktik yang menghambat investasi seperti mafia tanah. dengan langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian jalan tol ini yang ditarget akhir 2021.

"Kami berharap kehadiran Satgas Percepatan Investasi bisa memberantas praktik-praktik yang tidak benar seperti mafia tanah. Kejaksaan dan kepolisian masuk dalam anggota satgas itu," kata Roedy Wiranatakusumah yang akrab disapa Aom Roedy ini. 

Sementara itu sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar Hery Antasari mengungkapkan, masalah pembebasan lahan menghambat penyelesaian proyek pembangunan Tol Cisumdawu yang membentang sepanjang 61,6 kilometer dari Cileunyi, Kabupaten Bandung hingga Dawuan, Kabupaten Majalengka itu, terutama terjadi di seksi VI B. 

Menurut Hery, jika persoalan tersebut tuntas awal 2021 ini, pekerjaan kontruksi dapat segera dilakukan. "Ini proses kontruksinya lagi dikejar," kata Hery di Bandung, Jumat (15/1/2021). 

Meski begitu, ujar Hery, berdasarkan informasi yang didapatnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pembangunan Tol Cisumdawu tetap ditargetkan rampung 2021 ini. "PUPR menyampaikan (Tol Cisumdawu) 2021 selesai," ujarnya.

Hery sangat berharap, persoalan yang menghambat percepatan pembangunan Tol Cisumdawu dapat segera diselesaikan. Pasalnya, kehadiran Tol Cisumdawu bakal menjadi berkah bagi Bandara Kertajati.

Editor: Agus Warsudi