Penetapan UMK 2022, Ribuan Buruh Bakal Kepung Gedung Sate Bandung Besok

Selain itu, Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat telah melakukan rapat pleno UMK tahun 2022. Rapat dilakukan pada 26 November 2021 sampai malam hari. Maksud rapat pleno untuk menanggapi rekomendasi atau usulan bupati atau wali kota se-Jawa Barat.

Baca Juga

Pilkades Serentak di KBB Dinilai Rawan Konflik, 800 Personel Polri-TNI Dikerahkan

Tuntutan penetapan upah tidak mengunakan PP No 36 karena aturan tersebut turunan dari UU Cipta Kerja. Sementara, MK telah menyatakan UU tersebut inkonstitusional bersyarat.

Menurut dia, PP No 36 tahun 2021 tentang Pengupahan dan metode formula pengupahan sebagaimana  PP No.36 tahun 2021 tentang Pengupahan telah berdampak luas kepada para pekerja di Indonesia. Pihaknya mewanti wanti agar  dalam penetapan upah minimum tahun 2022 tidak didasarkan pada PP No 36 tahun 2021. 

Editor: Asep Supiandi